Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa Bungur Raya Sudah Dilaksanakan

Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Provinsi ke Desa Bungur Raya Sudah Dilaksanakan

Berdasarkan amanat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Bagian Administrasi Pembangunan Setda akan segera melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev). Kegiatan ini difokuskan pada pembangunan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ke desa-desa di sejumlah kecamatan, termasuk di dalamnya Desa Bungur Raya, Kecamatan Langkaplancar.

Dasar Hukum dan Tujuan Monev

Sebagai landasan utama, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Gubernur tersebut menegaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi administrasi pembangunan memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa.

Kegiatan monev ini tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban formal, tetapi lebih dari itu, bertujuan untuk memastikan bahwa:

1. Dana digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.

2. Pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.

3. Ada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

4. Hasil pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Lokus dan Jadwal Kegiatan

Desa Bungur Raya di Kecamatan Langkaplancar telah ditetapkan sebagai salah satu lokus (lokasi fokus) dari pelaksanaan monev ini. Seluruh perangkat desa dan pihak terkait diharapkan dapat mempersiapkan diri dan mendukung kelancaran kegiatan ini.

Meskipun jadwal detail tercantum dalam lampiran surat pemberitahuan resmi, telah disampaikan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada Rabu 5 November 2025. Kesiapan dokumen administrasi, laporan pertanggungjawaban, serta data pendukung lainnya menjadi hal krusial yang perlu dipersiapkan oleh pihak desa.

Peran Pemerintah Desa Bungur Raya

Kesiapan dan kolaborasi dari seluruh jajaran Pemerintah Desa Bungur Raya sangat diharapkan. Berikut adalah beberapa pihak kunci yang akan berperan aktif dalam proses ini:

Kepala Desa, Halim: Sebagai penanggung jawab utama di tingkat desa.

Sekretaris Desa (Sekdes), Suparman, S.IP: Bertugas memastikan kelengkapan administrasi dan dokumen pendukung.

Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Hasan, S.Pd: Berperan dalam menyajikan data dan laporan terkait program dan dampak kesejahteraan dari pembangunan yang dilakukan.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karse Mubarok: Melakukan fungsi pengawasan dan mewakili masyarakat dalam proses evaluasi.

Dengan dilaksanakannya monev ini, diharapkan dapat tercipta pengelolaan dana bantuan yang lebih akuntabel dan transparan, sehingga pada akhirnya pembangunan yang dilaksanakan benar-benar dapat mensejahterakan masyarakat Desa Bungur Raya dan memacu percepatan pembangunan di Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan.

 

Penulis & Editor : Pidin Saripudin,S.Kom